Oleh Benny YP Siahaan
Suara Pembaruan, 27/05/1998
Baru-baru ini secara mengejutkan India menyatakan telah melakukan uji coba nuklir bawah tanah. Hal tersebut sempat mengguncang dunia internasional dan membuat khawatir banyak pihak. Amerika, Perancis, Inggris serta Cina amat menyesalkan tindakan India tersebut. Pemerintah Jepang bahkan mengancam untuk menunda bantuan ekonominya.
Meskipun demikian, paling tidak uji coba nuklir India tersebut mengakhiri kesimpangsiuran selama ini mengenai program nuklir Negara tersebut.Sebagaimana dimaklumi, India bersama Pakistan dan Israel adalah Negara-negara yang dicurigai potensial membangun senjata nuklir (threshold states).
Persepsi Ancaman
Ada beberapa isu yang berkembang yang berusaha menjawab pertanyaan mengapa India melanjutkan program senjata nuklirnya.Para elite politik India pada tahun 1995 secara konsensus sepakat agar India melanjutkan program pengembangan senjata nuklir. Keputusan melanjutkan program nuklir pada umumnya didasarkan pada asumsi bahwa dengan memiliki senjata nuklir India akan mendapat status sebagai negara besar (great power), meskipun dalam bidang ekonomi India masih terbelakang.
Analogi Cina dianggap paling tepat oleh elit politik India untuk dijadikan latar belakang pengambilan keputusan tersebut (Giri Deshingkar: 1996). Cina, karena memiliki senjata nuklir, bisa memperoleh status sebagai negara besar meskipun secara de facto kurang lebih sama terbelakangnya dengan India. Dengan memiliki senjata nuklir, pengakuan sebagai negara besar tidak saja diperoleh Cina dari negara-negara Dunia Ketiga tetapi juga oleh negara-negara nuklir lain (AS,Inggris, Perancis, Rusia).
Selain itu, status negara besar ini dipandang elit politik India telah memberikan keuntungan (advantage) politis maupun ekonomis yang tidak sedikit kepada Cina. Dengan kata lain, India ingin menjadi salah satu player besar dalam percaturan politik internasional. Isu lainnya adalah keinginan India menjadi anggota tetap Dewan Kamanan PBB.
Ada dugaan bahwa India merasa dengan menjadi negara nuklir akan menambah political leverage dalam proses reformasi anggota tetap DK PBB. Isu selebihnya adalah isu klasik yang berargumen bahwa India membutuhkan senjata nuklir sebagai alat penggentar (deterrence) terhadap ancaman tradisional, yaitu Pakistan dan Cina. Posisi Pakistan dan Cina sebagai ancaman dalam persepsi elit politik India terus berubah sajalan dengan perkembangan keadaan.
Pada tahun 1960-an hingga tahun awal 1980-an Cina pernah dianggap sebagai ancaman utama kedudukan tersebut tampaknya digeser Pakistan. Sebenarnya, awalnya India merupakan pelopor pelarangan uji coba nuklir. Hal in dilontarkan dalam pembicaraan PM Jawaharlal Nehru dengan Sekjen PBB Dag Hammarskjold pada tahun 1954, karena waktu itu Inggris, AS dan Uni Soviet saling berlomba melakukan uji coba nuklir. Tujuan India pada waktu itu adalah untuk mengakhiri perlombaan pengujian senjata nuklir. Karena terbukti merusak lingkungan.
Setidaknya sampai akhir tahun 1960-an India masih terus mengimbau dunia akan perlunya pelarangan uji coba nuklir. Namun sayangnya pada kurun tersebut merupakan awal dari Perang Dingin, sehingga imbauan India bagaikan pepatah “anjing menggonggong kafilah berlalu”. Akibat uji coba nuklir pertama Cina pada tahun 1964, dua tahun setelah penarikan mundur pasukan India (baca: kalahnya) dari perang perbatasan India-Cina, membuat India mengubah sikap anti-nuklirnya.Tindakan Cina itu membuat India panik --takut akan ancaman nuklir Cina.
Saat itu kaum elit politik India merasakan perlunya program nuklir untuk meng-counter “Ancaman Cina”. Hal ini jelas terefleksi dengan ditolaknya Traktat Non-Proliferasi Nuklir (Non Proliferation Treaty/NPT) oleh India pada tahun 1968. Sebagaimana diketahui, NPT adalah perjanjian yang melarang negara-negara non Senjata nuklir memiliki senjata nuklir dan negara-negara bersenjata nuklir dilarang memberikan (transfer) teknologi nuklirnya kepada negara non-nuklir.
India berpendapat bahwa NPT bersifat diskriminatif, dengan tetap dibolehkannya negara-negara bersenjata nuklir tetap memiliki dan mengembangkan program senjata nuklir, sementara negara-negara non-senjata nuklir tidak diperbolehkan memiliki program senjata nuklir. Namun sikap India ini dianggap banyak pihak, terutama negara-negara nuklir, bahwa India ingin opsi nuklirnya tetap terbuka atau dengan kata lain India ingin go nuclear. Dugaan tersebut ternyata tepat, Tahun 1974, enam tahun setelah menolak NPT.
India melakukan uji coba nuklir yang pertama di Pokhran yang terletak di Provinsi Rajastan, 550 km Barat Daya New Delhi. Saat itu, PM Indira Gandhi sempat menegaskan bahwa program ini akan diteruskan dan akan dilakukan uji coba nuklir berikutnya. PM Indira juga menegaskan bahwa program nuklir India adalah untuk tujuan damai dan tidak akan diarahkan untuk mengembangkan senjata nuklir. Pernyataan ini memang membingungkan.
Yang jelas uji coba lanjutan tersebut tidak pernah dilakukan. Banyak analis memperkirakan bahwa kecaman masyarakan internasional terutama AS, Jepang, memaksa India menunda program nuklir tersebut. Setelah itu, tidak pernah terdengar lagi berita mengenai program nuklir India. Meskipun demikian, ia tetap dicurigai mengembangkan senjata nuklir. Namun India mencoba menutup-nutupi dengan memberikan impresi kepada masyarakat internasional melalui pernyataan di berbagai forum bahwa India mendukung perlucutan senjata nuklir secara menyeluruh. Ini dapat ditempuh melalui pelarangan uji coba nuklir.
Program nuklir ini tercantum dalam rencana kerja PM Rajiv Gandhi tahun1988. Selain itu dalam Delhi Declaration on Principles for a Nuclear Weapon Free and Non Violent World (1986). India secara tegas mengimbau negara-negara nuklir untuk memulai perundingan traktat pelarangan uji coba nuklir, traktat pelarangan produksi bahan fissile (bahan utama untuk membuat senjata nuklir) serta penghancuran seluruh senjata nuklir yang dimiliki negara-negara nuklir pada tahun 2010. Imbauan tersebut mendapat tanggapan yang kurang menggembirakan dari negara-negara nuklir. Namun, kamuflase India ini mulai terbongkar pada tahun 1994 dengan isu yang mengabarkan bahwa Pakistan memiliki kemampuan mengembangkan senjata nuklir.
Tentu saja isu ini membuat India amat was-was. Menanggapi isu tersebut, PM Narasimha Rao langsung menyatakan bahwa India siap menghadapi ancaman bom (nuklir) Pakistan. Selain itu, runtuhnya Uni Soviet juga mengakibatkan bertambahnya persepsi ancaman nuklir potensial bagi India selain Cina dan Pakistan, yaitu Belarus, Kazakstan dan Ukraina (Giri Deshingkar: 1996).
Situasi itu kiranya dapat menjelaskan mengapa India menolak menandatangani Traktat Pelarangan Uji coba Nuklir secara menyeluruh (Comprehensive Test Ban Treaty /CTBT) tahun 1996. CTBT adalah perjanjian internasional yang melarang segala uji coba senjata nuklir di segala matra (laut, darat, bawah tanah) termasuk “uji coba nuklir untuk tujuan damai”.
Ironisnya, India amat aktif selama perundingan CTBT (1994-1996) yang dilakukan pada Konferensi Perlucutan Senjata PBB di Jenewa. Bahkan, India sempat menjadi Ketua pada tahun 1994 dan pernah menjadi ketua Kelompok Kerja untuk masalah verifikasi dalam perundingan CTBT tersebut. Penolakan India tersebut diikuti oleh Pakistan. Akibat penolakan tersebut, nasib CTBT menjadi tidak menentu. Karena, dalam CTBT diatur bahwa ia baru bisa berlaku (enter into force/EIF) setelah 44 negara meratifikasi CTBT termasuk lima negara nuklir dan negara-negara yang dianggap memiliki kemampuan nuklir (Israel, Pakistan dan India).
Alasan India menolak CTBT karena Traktat tersebut dianggap belum mengakomodasi keamanan nasional India dan masih memiliki banyak loop holes. Misalnya, traktat tersebut masih memperbolehkan pelaksanaan uji coba nuklir melalui simulasi komputer.
Implikasi ke Depan
Uji coba nuklir India jelas menambah ketegangan di kawasan Asia Selatan. Banyak yang khawatir bahwa hal tersebut mengakibatkan tumbuhnya perlombaan senjata di kawasan Asia Selatan.
Namun, secara umum hal ini merupakan kegagalan dari proses non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir internasional. Bila dicermati, sebenarnya dengan pertambahan ancaman nuklir selain Pakistan dan Cina dalam persepsi ancaman India, sebenarnya sudah cukup mengindikasikan bahwa India tidak akan mungkin lagi menghentikan program nuklirnya, meskipun misalnya AS berhasil membujuk Pakistan untuk menunda atau bahkan menghentikan program nuklirnya.
Namun, perlu diingat bahwa Pakistan juga tidak akan mudah dibujuk mengingat tradisi Pakistan yang baru mau melakukan sesuatu apabila India juga melakukan hal yang sama.Selain itu, persepsi ancaman diantara mereka juga asimetris. Artinya, Pakistan menganggap hanya India sebagai ancaman sementara India menganggap bahwa ancaman mereka bukan hanya Pakistan. Dalam kaitan ini, reaksi masyarakat internasional terhadap tindakan India ini kiranya perlu dipertimbangkan dengan seksama, apabila tidak ingin hasilnya counter productive. Sebab, sebelum melakukan hal tersebut India tentu sudah memperhitungkan dengan masak untuk-rugi tindakannya itu.
Pertemuan G-8 baru-baru ini membahas kemungkinan pengenaan sanksi ekonomi terhadap India. Melihat pengalaman-pengalaman selama ini pemberian sanksi tidaklah efektif. Sebagai contoh, kasus Iran, Irak, Libya, Cina. Pemberian sanksi ternyata tidak selalu membawa hasil yang diinginkan. Misalnya, dalam kasus Irak, akibat penjatuhan sanksi tersebut yang menjadi korban hanya rakyat Irak yang tidak berdosa. Atau sewaktu sanski ekonomi dijatuhkan kepada Cina akibat pembantaian di Tiananmen tahun 1989. Nyatanya pemerintah Cina tidak mengindahkannya dengan tetap mengadili (bahkan ada yang dihukum mati) para aktivis gerakan prodemokrasi.
AS sendiri pada tahun 1990 batal mencabut status Most Favorite Nation (MFN)-nya kepada Cina. Dalam kasus India ini, pemberian sanksi tampaknya sudah diantisipasi oleh India. Simak saja pernyataan penasehat PM Vajpayee: "Investor AS yang lebih rugi (jika sanksi dijatuhkan “(Jakarta Post, 19/5/98). Dalam hal ini, kita lihat saja sejauh mana efektivitas sanksi tersebut.
Hal ini mengingat salah satu persepsi ancaman nuklir India adalah Cina. Yang menjadi pertanyaan, apakah Cina mau memberikan jaminan keamanannya kepada India? Mengingat selama ini kedua negara tersebut bermusuhan. Atau pun jika jaminan keamanan tersebut diperoleh dari AS maupun negara nuklir lain, apakah hal tersebut dijamin tidak menyinggung Cina?
Persuasif
Sehubungan dengan hal ini, kiranya langkah pendekatan persuasif dapat dipertimbangkan. Cara yang paling efektif untuk mencegah proliferasi senjata pemusnah massal (nuklir, biologi, kimia) adalah men-discourage motivasi negara tersebut untuk memperoleh senjata tersebut (Kathleen Bailey:1993). Untuk mencapai hal itu, negara tersebut harus diyakinkan bahwa kepentingan nasional sebenarnya dapat dicapai tanpa memiliki senjata nuklir. Untuk ini diperlukan partisipasi seluruh masyarakat internasional untuk meyakinkan India bahwa tindakannya tersebut kurang berkenan di mata masyarakat internasional. Menurut Bailey, negara tersebut bisa dicoba diyakinkan, misalnya melalui alasan-alasan ekonomi, sosial, keamanan dan lingkungan yang diakibatkan dalam memperoleh senjata nuklir tersebut.
Alasan ekonomi.
Pengembangan teknologi nuklir adalah mega proyek yang membutuhkan biaya yang sangat besar, baik dalam penelitian maupun perawatannya. Mengingat India adalah negara berkembang, apa tidak sebaiknya dana itu digunakan untuk membangun perekonomian negaranya.
Alasan sosial.
Dalam mengembangkan senjata nuklir diperlukan banyak sekali ahli, seperti insinyur, manajer, ahli kimia, ahli fisika dan teknisi yang handal. Apa tidak sebaiknya tenaga ahli tersebut diserap untuk pembangunan infrastruktur India.
Alasan keamanan.
Dengan mengembangkan senjata nuklir, India menjadi target baru dari negara-negara yang sudah memiliki senjata nuklir. Sebagai contoh Pakistan. Sebelum ia mengembangkan nuklir, ia bukanlah sasaran nuklir AS, Rusia, Cina, Inggris maupun Prancis. Setelah Pakistan menyatakan mengembangkan senjata nuklir negara-negara nuklir mempunyai ligitimasi menjadikan Pakistan sebagai sasaran nuklir mereka. Selain itu, dengan memiliki senjata nuklir, mengakibatkan negara tetangga dan kawasan was-was. Hal ini dapat mendorong timbulnya perlombaan senjata di kawasan tersebut.
Alasan lingkungan.
Polusi bahan-bahan berbahaya yang mematikan merupakan hasil dari pengembangan senjata nuklir. Beberapa wilayah di AS merupakan contoh konkret dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan uji coba nuklir. Untuk itu diperlukan biaya milyaran dollar AS untuk memperbaikinya. Pegunungan Ural di wilayah bekas Uni Soviet menjadi wilayah yang tidak bisa didiami lagi oleh manusia, karena sudah demikian parah oleh polusi sampah radioaktif.
Dalam pendekatan persuasif ini negara-negara yang selama ini cukup dihormati India, negara-negara anggota GNB misalnya, kiranya dapat mencoba langkah tersebut baik secara kolektif maupun individu. Pelaksanaannya juga tidak selalu harus dilakukan secara terbuka, mengingat ini adalah masalah yang sensitif bagi India.
Pendekatan ini bisa dilakukan secara discreet dalam upaya tidak menyinggung India.
-------------------------
Penulis adalah pemerhati masalah perlucutan senjata dan Plh Kepala Seksi Perlucutan Senjata, Sub Direktorat Politik dan Keamanan Internasional, Direktorat Organisasi Internasional, Departemen Luar Negeri
Sumber: Suara Pembaruan, 27 Mei 1998